POSKOTAKALTIMNEWS, BERAU :  Maraknya pengungkapan kasus peredaran narkotika di Kabupaten Berau menjadi perhatian serius Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Berau.

Wakil Bupati Berau, Gamalis, menilai persoalan narkotika tidak cukup dihadapi hanya melalui penindakan terhadap pelaku, tetapi juga harus ditekan dari sisi pencegahan dengan memperkuat edukasi dan pengawasan hingga ke tingkat kampung.

“Tak hanya menyasar masyarakat, Pemkab Berau juga ingin memastikan upaya pemberantasan dimulai dari lingkungan pemerintahan. Evaluasi melalui tes urine bagi aparatur sipil negara (ASN) akan terus dilakukan sebagai bagian dari komitmen menciptakan lingkungan pemerintahan yang bersih dari penyalahgunaan narkotika,” ungkapnya belum lama saat ini saat dikonfirmasi.

Penanganan persoalan narkotika tambah Gamalis membutuhkan sinergi lintas lembaga. Penindakan berada di tangan aparat penegak hukum (APH), sementara pemerintah daerah mengambil peran dalam pencegahan, sosialisasi, edukasi, dan pengawasan masyarakat.

“Kawan-kawan dari APH, Kejaksaan, dan Kepolisian berada di garda depan untuk penindakan. Sementara P4GN saat ini difokuskan pada sosialisasi dan edukasi karena keterbatasan kewenangan penindakan. Namun, sinergi penanganan terus kita lakukan,” ujar Gamalis.

Menurut Gamalis, upaya menghadapi ancaman narkotika tidak boleh hanya bergerak setelah kasus terungkap. Pencegahan harus dilakukan lebih awal dengan membangun kesadaran masyarakat mengenai bahaya penyalahgunaan dan peredaran narkotika.

“Karena itu, kami terus menggencarkan sosialisasi dan pemantauan hingga ke tingkat kampung. Sejumlah wilayah telah menjadi sasaran kegiatan tersebut, termasuk kawasan pesisir hingga Tanjung Batu,” terangnya.

Langkah tersebut akan terus diperluas. Pemkab Berau telah menjadwalkan kunjungan ke sejumlah wilayah lainnya, di antaranya Kecamatan Segah, Kelay, Gunung Tabur, Teluk Bayur, dan Sambaliung.

Perluasan sosialisasi ini menjadi bagian dari upaya Pemkab Berau agar informasi mengenai bahaya narkotika tidak hanya diterima masyarakat di kawasan perkotaan, tetapi juga menjangkau masyarakat di kampung-kampung.

“Dengan demikian, harapan kami pencegahan diharapkan tidak berhenti pada penyampaian informasi, tetapi dapat mendorong masyarakat untuk lebih waspada terhadap potensi penyalahgunaan maupun peredaran narkotika di lingkungannya,” jelasnya.

Di tengah upaya memperluas sosialisasi, Gamalis mengingatkan pentingnya pembenahan dari internal pemerintahan. Menurutnya, pemerintah Daerah tidak cukup hanya mengajak masyarakat menjauhi narkotika. Aparatur pemerintah juga harus mampu menjadi contoh dalam menciptakan lingkungan yang bersih dari penyalahgunaan barang terlarang tersebut.

Karena itu, tes urine bagi aparatur sipil akan terus dilakukan secara berkala. Pemeriksaan tersebut menjadi salah satu instrumen evaluasi untuk memastikan lingkungan Pemkab Berau terbebas dari penyalahgunaan narkotika.

“Sebelum kita menyosialisasikan dan mengedukasi masyarakat, aparatur pemerintahnya harus bersih dulu. Langkah tes urine ini menjadi bahan evaluasi penting agar lingkungan Pemkab Berau terbebas dari penyalahgunaan narkotika,” tegas Gamalis.

Gamalis menjelaskan, masing-masing lembaga memiliki peran dalam menghadapi persoalan narkotika. APH menjadi garda terdepan dalam penindakan, sedangkan pemerintah daerah memperkuat langkah pencegahan melalui program P4GN, sosialisasi, dan edukasi.

Menurutnya, pembagian peran tersebut bukan berarti penanganan berjalan sendiri-sendiri. Justru sinergi antarlembaga menjadi bagian penting agar upaya pemberantasan narkotika dapat dilakukan secara berkelanjutan. Pemkab Berau pun berkomitmen untuk terus memperluas jangkauan edukasi masyarakat, termasuk mendatangi wilayah-wilayah yang belum mendapatkan sosialisasi.

Langkah tersebut diharapkan dapat memperkuat kesadaran masyarakat sekaligus membangun lingkungan yang lebih waspada terhadap ancaman narkotika. Bagi Pemkab Berau, pemberantasan narkotika bukan hanya persoalan menangkap pelaku ketika kasus terjadi.

Pencegahan sejak dini, edukasi kepada masyarakat, pengawasan lingkungan, serta memastikan aparatur pemerintah bersih menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam upaya menekan penyalahgunaan dan peredaran narkotika di Bumi Batiwakkal. (sep/FN/Advertorial)